Nomor HP Aktif 10 Tahun Jadi Modal Skoring Pindar

Nomor HP yang telah aktif selama 10 tahun dapat menjadi salah satu petunjuk bagi perusahaan pinjaman daring (pindar) untuk menilai calon penerima pembiayaan. Data telekomunikasi itu dipakai sebagai alternatif skor kredit, terutama ketika informasi seperti tabungan dan gaji tidak menjadi acuan utama.

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Kuseryansyah, mengatakan perusahaan pindar menggunakan sejumlah data alternatif untuk membaca profil calon nasabah. Salah satunya data dari operator telekomunikasi, termasuk usia penggunaan nomor ponsel.

“Data telko, kami lihat satu nomor saja, nomor hp sudah 10 tahun. Dari sana sudah punya scoring minimum. Simpel sekali, nggak perlu lihat tabungan dan gaji,” kata Kuseryansyah di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Nomor lama menjadi salah satu data alternatif

Menurut Kuseryansyah, lamanya sebuah nomor digunakan dapat memberi gambaran awal mengenai keberadaan dan rekam jejak penggunanya. Ia membandingkan nomor yang telah aktif selama bertahun-tahun dengan nomor yang baru digunakan beberapa hari, yang dinilainya masih perlu dipertanyakan.

“Orang sudah 10 tahun ini masih menggunakan masih eksis ngga dikejar-kejar (debt collector). Kalau umur 5 hari ya tanda tanya,” ujarnya.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa data telekomunikasi dapat membantu proses penilaian awal ketika informasi keuangan konvensional terbatas. Namun, Kuseryansyah menyebut usia nomor tersebut menghasilkan “scoring minimum”. Artinya, data itu merupakan salah satu bahan pertimbangan, bukan keterangan bahwa setiap pemilik nomor aktif 10 tahun otomatis memperoleh pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan konvensional umumnya mempertimbangkan skor kredit dalam menilai calon nasabah. Sementara itu, perusahaan pindar dapat memakai data alternatif, termasuk informasi telekomunikasi dan media sosial, untuk melengkapi penilaian. Bahan yang tersedia tidak merinci bagaimana setiap perusahaan mengolah data tersebut ataupun menetapkan keputusan akhir pembiayaan.

Pindar memperluas akses pembiayaan

Kuseryansyah menyebut Indonesia menjadi pasar besar bagi pindar karena jumlah penduduknya. Ia mengaitkan hal itu dengan pandangan bahwa akses pinjaman semestinya tidak hanya tersedia bagi kelompok menengah dan atas.

“Bahwa yang berhak mendapatkan akses pinjaman bukan hanya kelas menengah dan atas. Tapi masyarakat bawah berhak dapat pinjaman,” kata Kuseryansyah.

Pindar, menurut pandangan tersebut, dapat membantu menjangkau masyarakat yang belum terlayani pembiayaan konvensional. Penggunaan data alternatif menjadi salah satu cara untuk menilai calon peminjam yang mungkin tidak memiliki data keuangan yang biasa digunakan lembaga pembiayaan.

Meski demikian, akses yang lebih luas berjalan beriringan dengan kebutuhan menilai kelayakan pembiayaan. Contoh nomor ponsel memperlihatkan bahwa penilaian dapat melihat informasi di luar tabungan dan penghasilan, tetapi tidak menghapus proses evaluasi calon nasabah.

Celah pembiayaan masih besar

Skala pembiayaan pindar tercatat Rp94,85 triliun per November 2025, tumbuh 25,45 persen secara tahunan. Angka tersebut menunjukkan peran pindar dalam pembiayaan nonbank, tetapi masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan pembiayaan nasional.

Berbagai kajian memperkirakan kebutuhan pembiayaan nasional mencapai Rp2.650 triliun. Pada saat yang sama, lembaga jasa keuangan konvensional baru mampu menopang sekitar Rp1.000 triliun. Dengan demikian, terdapat celah pembiayaan sekitar Rp1.650 triliun hingga akhir 2025.

Kebutuhan di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga diperkirakan terus membesar. Riset EY MSME Market Study and Policy Advocacy memperkirakan kebutuhan pembiayaan UMKM pada 2026 dapat menembus Rp4.300 triliun, dengan kesenjangan kredit sekitar Rp2.400 triliun.

Besarnya celah itu memberi konteks mengapa perusahaan pindar mencari cara lain untuk menilai calon peminjam. Data nomor HP aktif 10 tahun menjadi salah satu contoh pendekatan tersebut. Ke depan, tantangannya adalah memastikan perluasan akses pembiayaan tetap bertumpu pada penilaian yang cermat dan pemanfaatan data yang dapat dipertanggungjawabkan.