Korsel Tawarkan Dialog Militer untuk Redakan Ketegangan

Korea Selatan mengusulkan pembicaraan militer dengan Korea Utara pada Jumat, 23 Oktober 2026, di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan kedua negara. Seoul ingin membahas penentuan lokasi Garis Demarkasi Militer (MDL) di darat sekaligus memulihkan saluran komunikasi untuk mencegah bentrokan yang tidak disengaja.

Usulan itu disampaikan Wakil Menteri Kebijakan Pertahanan Nasional Korea Selatan, Kim Hong Cheol. Ia mengatakan dialog diperlukan setelah ledakan ranjau di Zona Demiliterisasi (DMZ) pada bulan sebelumnya melukai sejumlah tentara Korea Selatan.

“Secara resmi mengusulkan digelarnya pembicaraan militer dengan Korea Utara untuk memastikan secara bersama lokasi yang tepat dari Garis Demarkasi Militer (MDL) di darat, dan membahas cara-cara untuk memulihkan jalur komunikasi, serta mencegah bentrokan yang tidak disengaja di area-area perbatasan,” kata Kim kepada wartawan.

Dialog militer diusulkan untuk cegah salah perhitungan

Gagasan Seoul tidak hanya menyangkut penetapan garis batas. Pemulihan komunikasi antarmiliter juga menjadi agenda utama, agar kedua pihak memiliki jalur untuk bertukar informasi ketika terjadi insiden di kawasan perbatasan.

Ketegangan di wilayah itu berisiko meningkat ketika aktivitas pasukan di dekat garis pemisah berlangsung tanpa koordinasi. Dalam situasi seperti itu, kesalahpahaman dapat memicu bentrokan yang sebenarnya tidak direncanakan. Kim menyebut pembicaraan diharapkan menjadi cara untuk mengurangi risiko tersebut.

Seoul juga membuka kemungkinan pembicaraan tiga pihak yang melibatkan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, format itu masih berupa opsi yang disampaikan Kim, bukan kesepakatan yang telah diterima kedua negara.

“Pembicaraan tiga pihak yang melibatkan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa juga dimungkinkan,” ujar Kim.

Untuk tempat pertemuan, Kim menyebut tanggal dan lokasi spesifik dapat dibicarakan melalui Panmunjom, desa gencatan senjata di DMZ yang memisahkan kedua Korea. Seoul, kata dia, berharap Pyongyang memberikan respons positif terhadap usulan tersebut.

Ranjau dan aktivitas pembangunan di DMZ jadi sorotan

Usulan dialog muncul setelah ranjau meledak di DMZ dan melukai sejumlah tentara Korea Selatan. Seoul juga menyoroti aktivitas pasukan Korea Utara di sekitar MDL. Dalam beberapa tahun terakhir, pasukan Pyongyang disebut membangun jalan dan pagar taktis serta menanam ranjau di dekat garis demarkasi di dalam zona demiliterisasi.

Kim mengatakan, selama kegiatan tersebut, pasukan Korea Utara sempat melintasi garis batas. Keterangan itu menambah perhatian Seoul terhadap perubahan di lapangan, terutama karena MDL menjadi acuan batas militer kedua negara di kawasan DMZ.

DMZ merupakan zona yang memisahkan Korea Selatan dan Korea Utara. Meski disebut zona demiliterisasi, wilayah itu tetap menjadi kawasan sensitif karena aktivitas militer dan penegasan batas dapat berdampak langsung pada hubungan kedua pihak.

Laporan Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Juli 2024 juga pernah menyebut Korea Utara menanam puluhan ribu ranjau baru dan memasang pagar di sepanjang area garis depan. Menurut laporan itu, sedikitnya terdapat 10 insiden ledakan ranjau selama upaya penguatan pertahanan, yang mengakibatkan banyak korban jiwa di kalangan tentara Korea Utara.

Seoul menunggu tanggapan Pyongyang

Dalam laporan yang sama, kementerian Korea Selatan menyebut pasukan Korea Utara bekerja dalam kondisi berat saat memperkuat perbatasan. Seoul juga mencatat beberapa pelanggaran batas oleh tentara Korea Utara dalam beberapa bulan sebelumnya, yang dinilai terjadi secara tidak sengaja saat mereka bekerja di area perbatasan.

Konteks tersebut menunjukkan bahwa persoalan di DMZ bukan hanya mengenai letak garis pemisah, tetapi juga aktivitas yang berlangsung di dekatnya dan risiko insiden di lapangan. Karena itu, pembicaraan yang ditawarkan Seoul diarahkan pada dua hal praktis: memperjelas lokasi MDL dan membuka kembali komunikasi militer.

Belum ada rincian mengenai jadwal maupun tempat pertemuan yang disepakati. Seoul menyatakan pembahasan dapat dilakukan melalui Panmunjom dan menunggu respons Korea Utara. Jika usulan itu diterima, dialog akan menjadi langkah untuk mengelola ketegangan, meski belum tentu menyelesaikan seluruh persoalan perbatasan kedua negara.