PDIP Jabar Sebut Pencopotan Foto Gibran Sikap Pribadi
PDIP Jawa Barat menyatakan aksi Rojab Asy’ari menurunkan foto Gibran dari ruang kerjanya merupakan keputusan pribadi, bukan instruksi partai.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menegaskan aksi Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Rojab Asy’ari menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan sikap resmi partai. Menurut Ono, pencopotan bingkai foto dari ruang kerja Rojab itu merupakan keputusan pribadi dan tidak didasari instruksi PDIP.
Ono menyampaikan penegasan tersebut pada Kamis (8/10/2026), setelah aksi Rojab menjadi perhatian publik. Ia mengatakan tidak ada arahan dari struktur partai, baik di tingkat DPC, DPD, maupun DPP, untuk menurunkan foto Gibran.
“Itu merupakan sikap dan tindakan personal. Tidak ada sekalipun instruksi dari partai,” kata Ono. Ia menyebut Rojab sendiri juga menjelaskan bahwa tindakan tersebut murni merupakan sikap pribadi.
Rojab, yang merupakan kader PDIP dan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, menurunkan foto Gibran dari ruang kerjanya sebagai bentuk protes. Ia mengaitkan tindakannya dengan polemik ijazah Gibran yang turut bergulir dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ono sebut aksi Rojab sebagai respons personal
Ono menilai tindakan Rojab mungkin berkaitan dengan respons terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat setelah putusan MK. Namun, ia menekankan bahwa PDIP sebagai lembaga sejak awal tidak mengambil sikap khusus mengenai persoalan tersebut.
Menurut Ono, sejumlah fungsionaris DPP PDIP juga telah menyampaikan bahwa partai tidak memiliki kepentingan dalam polemik itu. Ia menegaskan keputusan MK patut dihormati dan perkembangan yang muncul di ruang publik diperlakukan sebagai informasi.
Pernyataan itu sekaligus memisahkan tindakan seorang kader dari posisi resmi partai. Meski Rojab berasal dari Fraksi PDIP di DPRD Kota Sukabumi, Ono menyatakan tidak ada kebijakan organisasi yang mengarahkan pencopotan foto tersebut.
Ono belum memastikan apakah partai akan mengambil langkah terhadap Rojab. DPD PDIP Jawa Barat, kata dia, akan lebih dahulu menggali alasan dan motivasi kadernya itu sebelum menentukan tindak lanjut.
Foto Gibran dititipkan ke sekretariat DPRD
Rojab menyatakan dirinya merasa malu melihat sosok wakil presiden yang, menurut penilaiannya, belum membuktikan keabsahan ijazah setara SMA dalam persidangan. Pernyataan tersebut merupakan pandangan Rojab terkait polemik yang sedang berlangsung, bukan kesimpulan hukum yang disampaikan dalam keterangan Ono.
Setelah diturunkan, bingkai foto Gibran dititipkan ke bagian Sekretariat DPRD Kota Sukabumi. Rojab menyebut pencopotan itu hanya sementara. Ia menunggu adanya fakta hukum lanjutan yang menyatakan ijazah Gibran sah secara hukum sebelum foto tersebut dipasang kembali.
Perbedaan antara tindakan personal dan sikap organisasi menjadi perhatian dalam respons PDIP Jabar. Ono mengatakan partai memiliki mekanisme internal apabila suatu tindakan kader ternyata berkaitan dengan kebijakan atau sikap resmi PDIP.
Untuk saat ini, Ono menyatakan akan mendalami persoalan tersebut dan melaporkannya kepada DPP bila diperlukan. Langkah berikutnya masih menunggu hasil penelusuran partai, sementara polemik ijazah Gibran tetap berkembang melalui proses hukum dan pembahasan di ruang publik.
