Karhutla Kalimantan, Ucapan Gubernur Jadi Sorotan
Tulisan opini RMOL menyoroti pernyataan lima gubernur di Kalimantan saat karhutla dan asap berdampak pada kesehatan warga. Penulis menekankan pentingnya tindakan nyata.
Karhutla Kalimantan dan dampaknya terhadap kesehatan warga menjadi sorotan setelah sejumlah kepala daerah menuai kritik atas pernyataan mereka saat kebakaran meluas. Dalam tulisan opini yang dimuat RMOL, Rosadi Jamani menilai respons para gubernur belum mencerminkan kebutuhan masyarakat yang menghadapi asap, gangguan kesehatan, serta kebakaran lahan.
Artikel tersebut menyebut 283.270 orang terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dalam dua bulan. Kalimantan Selatan disebut menyumbang 74.636 penderita, sementara luas lahan terbakar di provinsi itu mencapai 27.202 hektare. Sumber yang sama mencatat 4.926 kejadian kebakaran dan 44.741 titik panas di Kalimantan Selatan.
Di Kalimantan Tengah, tulisan itu menyebut puluhan ribu titik panas terpantau. Enam provinsi prioritas juga dikatakan masih memiliki ratusan hektare lahan yang belum padam. Angka-angka tersebut menjadi latar kritik penulis terhadap komunikasi dan penanganan karhutla oleh para kepala daerah.
Pernyataan Gubernur Kalteng menuai kritik
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran disebut menyampaikan bahwa 97 persen karhutla disebabkan ulah manusia. Dalam kesempatan yang sama, ia melontarkan ungkapan, “Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi.” Kalimat itu menjadi sasaran kritik Rosadi karena dinilai tidak sejalan dengan seriusnya situasi kebakaran dan dampak yang dialami warga.
Penulis berpendapat masyarakat membutuhkan langkah konkret, mulai dari pencegahan dan pemadaman hingga perlindungan kesehatan serta penegakan hukum. Ia mengingatkan, pembicaraan pejabat mengenai bencana dapat memengaruhi persepsi publik, terutama ketika warga sedang menghadapi asap dan gangguan pernapasan.
Kritik dalam tulisan tersebut tidak berhenti pada Gubernur Kalteng. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud disorot karena pernyataan mengenai kualitas udara yang disebut aman terkendali, sementara warga menghadapi asap. Foto sarapan dan pemeriksaan kesehatan di Singapura juga disebut menjadi perhatian publik. Rosadi mengakui setiap orang berhak berobat ke mana saja, tetapi menilai situasi itu menghadirkan kontras dengan kondisi warga di daerah terdampak.
Respons kepala daerah lain ikut dipersoalkan
Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin juga mendapat sorotan setelah menyatakan kebakaran belum parah jika belum ada helikopter yang menyiram air. Menurut tulisan itu, Muhidin kemudian meminta maaf setelah mendapat kritik. Rosadi menilai permintaan maaf penting, tetapi tidak menggantikan kebutuhan untuk memadamkan api dan menangani dampaknya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dikutip bertanya kepada mahasiswa yang memprotes karhutla, “Mahasiswa ada turun? Memadamkan api?” Pertanyaan tersebut dinilai penulis menggeser perhatian dari substansi kritik. Ia menegaskan bahwa warga, termasuk mahasiswa, semestinya dapat menyampaikan evaluasi terhadap pemerintah tanpa harus terlebih dahulu membuktikan diri sebagai petugas pemadam.
Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang, dalam tulisan yang sama, disebut mengakui keterbatasan peralatan dan mengajak masyarakat menggunakan sarana yang tersedia. Rosadi menilai gotong royong tetap penting, tetapi keterbatasan alat tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan penanganan yang memadai.
Penanganan karhutla tak cukup dengan pernyataan
Melalui kritiknya, Rosadi membandingkan gaya komunikasi lima gubernur di Kalimantan: mulai dari ungkapan Agustiar, sorotan terhadap Rudy, pernyataan Muhidin soal helikopter, pertanyaan Ria kepada mahasiswa, hingga pengakuan Zainal tentang keterbatasan peralatan. Ia juga memberi catatan bahwa ragam pernyataan itu tidak serta-merta membuktikan para gubernur tidak bekerja. Namun, menurutnya, jabatan kepala daerah menuntut lebih dari sekadar memberikan komentar.
Pesan utama tulisan tersebut adalah perlunya respons yang berpusat pada kebutuhan warga. Di tengah kebakaran, masyarakat memerlukan upaya pencegahan dan pemadaman, perlindungan dari dampak asap, serta penegakan aturan. Kritik publik, dalam pandangan penulis, seharusnya dijawab dengan penjelasan yang jelas dan tindakan yang bisa dirasakan.
Besarnya angka ISPA dan luas lahan terbakar yang disebut dalam artikel itu menunjukkan mengapa komunikasi pejabat menjadi perhatian. Ketika kebakaran belum sepenuhnya tertangani, warga akan terus menunggu langkah yang nyata. Ke depan, efektivitas respons pemerintah daerah akan dinilai bukan hanya dari pernyataan, melainkan juga dari kemampuan melindungi masyarakat dan mengendalikan kebakaran.
